Materi Ekonomi KD 3.5 || Kelas XI || APBN DAN APBD

 

 

APBN DAN APDN DALAM PEREKONOMIAN NEGARA

Apa sih yang terlintas di kepala kamu kalau kamu membaca kata “uang”? Bagi beberapa orang, tentu uang merupakan suatu hal yang sangat penting. Bayangkan saja, kalau kamu mau beli sesuatu tapi kamu nggak ada duit. Apa yang kamu rasakan? Emmm... atau begini deh, kamu sudah berjanji ke temen kamu buat beliin es krim, tapi karena satu dan lain hal, kamu nggak mau beliin tuh es krim. Padahal, tinggal bilang aja “Aku lagi nggak ada uang”

Adanya perasaan kekurangan uang secara terus-menerus inilah yang memungkinkan munculnya praktik korupsi saat dewasa. Ya, karena merasa nggak cukup terus dan kurang bersyukur. Lebih parahnya lagi, jika kamu duduk di suatu jabatan, eh melakukan korupsi. Nah, baru-baru ini kan ada kasus korupsi ABPD-P Kota Malang yang dilakukan oleh 41 orang anggota DPRD. Kira-kira kenapa ya mereka mengorupsi dana APBD? Emang apa sih APBD itu? Fungsinya apa dan tujuannya untuk apa? Selain membahas tentang APBD, kita tentunya bakal ngebahas tentang APBN. Penasaran?

Pengertian APBN dan APBD

Apa sih APBN? APBN singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Kalau APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Ada dua pengertian yang bisa kita jadikan dasar untuk merumuskan pengertian APBN.

Pertama, Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 23 menjelaskan bahwa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kedua, dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 1 menjelaskan yang dimaksud dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Nah, dari pengertian dasar di atas tadi dapat kita simpulkan kalau APBN itu merupakan daftar yang memuat rincian berbagai sumber pendapatan negara dan jenis-jenis pengeluaran negara dalam satu tahun.

Kalau APBN itu kan berasal dari pemerintah pusat, nah pemerintah daerah baik di tingkat I (provinsi) atau II (kota/kabupaten) juga membuat daftar anggaran yang disebut dengan APBD. Berdasarkan Permendagri No.13 Tahun 2006, APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Fungsi serta Tujuan APBN dan APBD

APBN dan APBD itu kan disusun supaya sasaran pembangunan dalam jangka waktu satu tahun dapat tercapai. Kebayang nggak sih kalo APBN dan APBD tersebut dikorupsi? Apa yang bakalan terjadi? Yaa, fungsi-fungsi dari APBN dan APBD tidak akan berjalan secara maksimal. Hmm, ngomong-ngomong tentang fungsi APBN dan APBD, ternyata ada enam fungsi,

Pertama, fungsi otorisasi. Fungsi ini menjadi dasar untuk negara/daerah dalam pelaksanaan pendapatan dan pengeluaran pada tahun yang direncanakan. Kedua, fungsi perencanaan. APBN/APBD dibuat sebagai pedoman untuk merencanakan kegiatan pada tahun anggaran yang direncanakan. Ketiga, fungsi pengawasan. Nah, APBN/APBD menjadi pedoman penyelenggaraan kegiatan sudah sesuai dengan ketentuan atau belum.

Fungsi keempat ialah fungsi alokasi. Fungsi ini dapat dikatakan sebagai penyediaan barang publik (sektor pembangunan). APBN/APBD kan bersumber dari pajak, nah dialokasikan deh untuk membangun sarana umum yang nantinya bisa memacu pertumbuhan ekonomi. Contohnya apa? Yaaa, paling mudah sih adanya pembangunan MRT (Mass Rapid Transit).

Fungsi kelima yakni fungsi distribusi. Artinya, dana yang akan digunakan itu nggak boleh terpusat di satu sektor atau daerah saja. Memang sih, saat ini masih terjadi ketimpangan atau prinsip keadilan belum dijalankan secara maksimal. Tapi, lambat laun di kemudian hari nanti, teman-teman kita yang ada di Papua, bisa saja merasakan transportasi massal seperti Commuter Line atau bahkan MRT. Fungsi keenam atau yang terakhir ialah fungsi stabilisasi. Adanya APBN/APBD dapat menyetabilkan keadaan ekonomi. Contohnya begini, ketika harga barang dan jasa naik, pemerintah akan menaikkan pajak. Nah, dengan begitu jumlah uang yang beredar akan berkurang dan harga-harga bisa normal kembali.

Kalau dananya sampai dikorupsi, otomatis fungsi dari APBN/APBD tersebut nggak bakalan berjalan secara optimal. Itu baru fungsinya lho yang terganggu, apalagi tujuannya. Wah, bakalan sulit tercapai sih. APBN yang berfungsi sebagai pedoman pengeluaran dan penerimaan negara memiliki tujuan melaksanakan kegiatan kenegaraan yang pada akhirnya mencapai kemakmuran masyarakat. Begitu juga dengan APBD, tujuan akhirnya ya supaya kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi di daerah semakin merata.